Dasar Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan [Studi Kasus]

dasar-hukum-pasal-tindak-pidana-penipuan

Pasal mengenai tindak penipuan di atur dalam KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan.

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kejahatan penipuan antaralain :
1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuk dengan memakai :
a. Nama palsu atau keadaan palsu mpu
b. Akal cerdik (tipu muslihat) atau
c. karangan perkataan bohong

Melihat pasal mengenai penipuan diatas mungkin Kita dapat mempelajari dasar hukumnya, Delik apa yang serupa dengan bunyi pasal tersebut. Jadi apabila Kita temui seseorang atau siapapun yag bersengketa dengan Kita dengan alasan Anda merasa dirugikan dengan kata lain merasa tertipu atau di bohongi, Anda dapat merujuk ke Pasal 378 KUHP Indonesia mengenai penipuan.

Orang lain sering bertanya

1. Dasar Hukum Mengenai Tindak Penipuan Online ?
2. Dasar Hukum Penipuan Jual Beli Online ?
3. Tindak Pidana Penipuan dan UU ITE ?

1. Hukum Mengenai Tindak Penipuan Online

Pada umumnya delik dari tindak pidana penipuan sama entah itu dilakukan secara langsung ataupun tanpa bertatap muka atau secara online. Yang pada intinya yaitu suatu pristiwa antara satu pihak dan pihak lainnya, dimana pihak yang satu bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan cara mengelabuhi orang lain, entah dengan iming-iming atau apapun itu.

Banyak sekali kasus mengenai penipuan online, sejak lama semenjak era 4.0, kemajuan informasi dan teknologi. Hampir ribuan kasus setiap harinya mengenai penipuan online dengan berbagai media sebagai alat untuk aksi pelaku seperti website, tokoonline, dan melalui sosial media. Anda dapat merujuk ke pasal 378 KUHP mengenai penipuan.

2. Hukum Penipuan Jual Beli Online

Banyak orang menyangkakan tindak pidana jual beli online masuk ke dalam UU ITE namun kenyataannya dasar hukumnya masih tidak lepas dari pasal 378 KUHP ('Penipuan'). Karena keriteria tindak kejahatannya sama yang tidak lain unsurnya adalah menipu untuk menguntungkan diri sendiri.


Komentar